MyPassion
Regulasi Satu Data dan Peta Belum Selaras
06 Desember 2016 \\ \\ 288

JAKARTA — Kebijakan satu data dan peta harus disinkronkan agar menghasilkan perencanaan pembangunan lebih baik. Itu mendasari pengalihan Badan Informasi Geospasial di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik.

Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pada pelantikan Kepala Badan Informasi Geospasial yang baru, Hasanuddin Abidin, Senin (5/12), di Jakarta. Hasanuddin, pakar geodesi dari Institut Teknologi Bandung, menggantikan Priyadi Kardono yang memasuki masa purnabakti.

Data statistik dan peta jadi dasar dari perencanaan sehingga sebaiknya ada dalam satu koordinasi Menteri PPN. Tahun depan ada sinkronisasi. "Data angka harus sinkron agar bisa jadi acuan semua serta mudah diakses kementerian dan lembaga terkait. Peta harus satu, sinkron, dan harmonis sehingga bisa dipertukarkan. Akses data dan peta harus mudah," ujarnya.

Perencanaan bisa menyeluruh jika memakai satu data terpadu agar tak terjadi, misalnya, ada saluran irigasi tetapi tak ada sawahnya atau sebaliknya.

Program mendesak bagi BIG ialah verifikasi produksi padi dan peruntukan lahan. Itu perlu difokuskan di enam provinsi penghasil padi utama, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Pencetakan sawah baru bertujuan mendorong produksi padi. Peta yang dibuat bisa memberi gambaran peta terwujud sesuai anggaran.

Satu peta

Kebijakan satu peta melibatkan 19 kementerian dan lembaga pemerintah, terutama peta dasar dan tematik skala 1:50.000. Itu bertujuan menyusun peta rencana detail tata ruang skala kabupaten. Namun, hasil penyusunan peta dasar skala itu belum bagus karena jumlah dan mutu sumber daya manusia belum memadai. "Peta ini juga diperlukan untuk penyusunan peta tematik skala desa," kata Priyadi.

Peta skala 1:50.000 untuk Kalimantan sesuai permintaan Presiden Joko Widodo sulit dipenuhi karena masih memakai pencitraan sistem optik yang tak bisa menembus awan. Padahal, banyak area selalu tertutup awan. Jadi, pembuatan peta Kalimantan akan memakai citra radar.

Selain itu, citra dari SPOT yang diperoleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) juga digunakan. Dengan citra SPOT, peta skala 1:10.000 bisa dibuat. Pihak BIG harus menyelaraskan data dari dua sistem itu dan dipetakan tahun berbeda. Satu peta tersusun atas beberapa citra membentuk mosaik.

Kini baru 50 persen dari wilayah Indonesia yang memiliki peta dasar skala 1:50.000. Namun, pemenuhan peta itu terkendala. Citra resolusi tinggi tak lagi dipasok Lapan karena bukan lagi prioritas lembaga itu dan ada pemotongan anggaran.

Menurut Bambang, untuk mencapai target penyediaan peta skala besar pada pemetaan desa, program itu menjadi prioritas tahun depan. Jadi, saat ada kebijakan pemotongan anggaran, program itu tidak terganggu.

Sementara untuk memenuhi kebijakan satu data, menurut Priyadi, BIG perlu meningkatkan mutu pusat data. Fasilitas pusat data akan disediakan dengan kapasitas penyimpanan tinggi dan andal.

Menurut Hasanuddin, kerja sama dengan semua sektor ditingkatkan. Adapun SDM dipenuhi bersama kementerian terkait dan asosiasi profesi. (YUN)

Sumber: Kompas | 6 Desember 2016

Berikan komentar.