MyPassion
Kajian RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pertanahan
07 Juli 2014 \\ \\ 3882

Jakarta - RPJMN periode 2010 – 2014 akan segera berakhir. Oleh karena itu, penyusunan RPJMN 2015 – 2019 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penyusunan RPJMN 2015 – 2019 merupakan lanjutan dari RPJMN sebelumnya dan diharapkan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi Kajian Penyusunan RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pertanahan.

Rapat koordinasi yang diadakan pada Kamis, 12 Juni 2014 ini diikuti oleh Bappenas, BPN, Kementrian Pertanian, Kementrian Hukum dan HAM, BIG, Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Rapat yang dipimpin oleh Ir. Oswar Mungkasa, MURP, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Draf-0 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan dan mensosialisasikan gambaran pokok-pokok kebijakan nasional di Bidang Pertanahan untuk Tahun 2015-2019.

Isu Strategis yang diangkat dalam RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan adalah: (i) Kepastian Hukum Hak Atas Tanah; (ii) Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat; (iii) Peningkatan Pelayanan Pertanahan; dan (iv) Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.

Terkait dengan penyediaan lahan untuk kepentingan umum diusulkan pembentukan Bank Tanah (land banking) yang bersifat umum (general). Pada lima tahun mendatang akan dilakukan kajian rencana pembentukan bank tanah tersebut.

Dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, BPN saat ini baru bisa berupaya melalui Redistribusi Tanah. Agar pelaksanaan reforma agraria lebih baik, kegiatan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan access reform (reforma akses) yang selama ini telah dilaksanakan pada beberapa kantor pertanahan.

Sementara itu, Kemnakertrans menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertipikasi tanah antara lain; adanya sengketa dengan penduduk sekitar, bidang tanah yang berada di Kawasan hutan, serta administrasi yang tidak lengkap. Kedepan diperlukan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. (IK/RNI/AR/AY)

Berikan komentar.