MyPassion
Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019
17 Februari 2014 \\ \\ 7985

Rapat Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 - 2019 diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2014 oleh Direktorat Permukiman dan perumahan, Kementerian PPN/Bappenas bertempat di Hotel Gran Mahakam. Peserta yang hadir dari Direktorat terkait seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Direktorat Perkotaan, Kementerian Dalam negeri, Asisten Deputi Kementerian Perumahan Rakyat, Asisten Deputi terkait Kemenko Perekonomian dan Direktorat terkait Kementerian Kesehatan serta dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rapat tersebut ada beberapa isu yang mengemuka yang meliputi sebagai berikut :

(i) perbedaan definisi operasional permukiman kumuh antara BPS dan Kementerian PU. BPS menggunakan kriteria kondisi rumah dan ketersedian utilitas. sementara Kementerian PU memasukkan kriteria permukiman selain kondisi rumah. Selain itu, BPS mendasari datanya dari sampling sehingga tidak dapat dideliniasi. Akibatnya data BPS mengarah pada kondisi rumah kumuh dan Kementerian PU pada luasan kawasan kumuh;

(ii) Kementerian PU sudah berhasil menetapkan jumlah kabupaten kumuh, yaitu kabupaten dengan luasan kawasan kumuh tertentu;

 (iii) kawasan kumuh telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sehingga dibutuhkan upaya untuk menggerakkan pemerintah daerah agar terlibat dalam penanganan permukiman kumuh;

 (iv)  sebaiknya dilakukan prioritisasi penanganan;

  (v) penanganan kumuh sebaiknya tidak terjebak hanya pada aspek fisik saja. Ini salah satu 'kekurangan' pemerintah selama ini yang hanya fokus pada penanganan fisik saja. Kalaupun terdapat kegiatan non fisik, terlaksana secara terpisah;

  (vi) hal lain yang terlupakan adalah pengaturan tata ruang dan pertanahan belum secara eksplisit dijadikan sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh

(vii)  penanganan kumuh tidak dilakukan secara pukul rata tetapi memperhatikan kearifan lokal

(viii) penyediaan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah yang melakukan penanganan kawasan kumuh secara baik

 (ix)  keterlibatan pemangku kepentingan lain perlu diwadahi dan diberi peran yang memadai

  (x)  penanganan melalui aspek pertanahan seperti konsolidasi lahan, dan 'land readjustment' perlu diperkenalkan

 (xi)  fokus penanganan kawasan kumuh sebaiknya pada daerah perkotaan. Sebaiknya mengikuti prioritas yang ada dalam struktur tata ruang seperti KSN, KAPET.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini adalah

a. Perlu segera dibentuk Tim Kerja yang bertugas menyepakati definisi operasional kawasan kumuh dan mekanisme deliniasi kawasan kumuh. tim Kerja ini sebaiknya melibatkan beberapa institusi terkait termasuk BPS.

b. Skenario PPSP (Program Percepatan Penanganan Sanitasi Permukiman) yang telah menunjukkan hasil baik dapat menjadi contoh dan sumber pembelajaran.

c. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan menjadi anggota dari Tim Kerja ini.

 

Berikan komentar.